Sejarah Baru Pemakzulan Bupati Jember

Sejarah Baru Pemakzulan Bupati Jember

REPUBLIKA. CO. ID, JEMBER — DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), akhirnya mencatatkan memori baru perpolitikan di Kota Pandalungan tersebut, yakni memakzulkan kepala kawasan dalam rapat paripurna hak membuktikan pendapat yang digelar pada 22 Juli 2020.

Pemakzulan Bupati Jember menunggu keputusan final di Mahkamah Mulia.

REPUBLIKA. CO. ID, JEMBER — DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), akhirnya mencatatkan sejarah terakhir perpolitikan di Kota Pandalungan itu, yakni memakzulkan kepala daerah dalam rapat paripurna hak menyatakan aksioma yang digelar pada 22 Juli 2020.

Tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Jember Faida, karena dinilai telah melanggar ikrar dan janji jabatan, serta menentang sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan.

Sebanyak 45 anggota DPRD Jember yang hadir dalam kerap paripurna hak menyatakan pendapat meniti tujuh fraksi setuju untuk memakzulkan Bupati Faida secara politik. Namun sayang, bupati perempuan pertama pada Jember itu tidak hadir saat paripurna hak menyatakan pendapat itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo mengatakan, banyak fakta kegagalan, pelanggaran dan segala carut marut Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jember sejak kepemimpinan Bupati Faida. Bahkan buatan audit Badan Pemeriksa Keuangan MENODAI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Honorarium Daerah Jember Tahun Anggaran 2019 mendapat opini tidak menyatakan teori ( disclaimer ).

“Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Faida telah batal menjalankan amanat rakyat dalam menamsilkan triliunan uang negara. Selain itu, fungsi dan sistem birokrasi beristirahat karena semua apa kata tumenggung, ” tuturnya di Jember, belum lama ini.

Ujung bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember, Sri Winarni mengutarakan, sepanjang sejarah pemerintahan Kabupaten Jember, atau bahkan mungkin di Jatim, baru sekali ini ada permohonan pemakzulan eksekutif oleh legislatif dalam daerah.

“Saat tersebut kami memandang berada di pinggiran sejarah penting untuk menjaga kelangsungan NKRI dan pemakzulan itu kudu dilakukan untuk menjaga eksistensi negara dan kepatuhan peraturan perundang-undangan, ” kata Sri.

Dia mengatakan, FKB DPRD Jember tidak ingin pelanggaran demi pelanggaran kepada peraturan perundang-undangan dibiarkan tanpa perlindungan dan penyikapan. Misalnya, kebijakan pergantian yang dilakukan Bupati Faida tidak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2015 dan tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Apratur Biasa Negara (ASN) atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai dalam Pemkab Jember.

Sementara Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, pemakzulan itu ialah tindak lanjut dari pelaksanaan sah interpelasi dan angket yang telah dilakukan dewan karena rekomendasi institusi legislatif dalam dua hak itu diabaikan oleh Bupati Faida.

Ketegangan politik antara tumenggung dengan dewan terjadi sejak Desember 2019. DPRD Jember mengajukan benar interpelasi kepada Bupati Faida untuk mendapatkan jawaban atas persoalan secara Komisi ASN, hasil pemeriksaan khusus Mendagri Tito Karnavian, dan sanksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Namun, Faida tidak menghadiri rapat paripurna interpelasi tersebut.

Kemudian hak dewan berlanjut pada usulan benar angket dan membentuk panitia kuesioner jajak yang menemukan banyaknya penyimpangan pada kebijakan yang dilakukan Bupati Jember.

Dalam beberapa pesan panitia hak angket DPRD Jember menyebutkan Bupati Faida mengubah Perbup Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) tanpa mengindahkan ketentuan jadi menyebabkan Jember tidak mendapatkan catu CPNS dan Pegawai Pemerintah secara Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019.

Ada 30 peraturan bupati (Perbup) SOTK Jember yang dianulir oleh Pemprov Jatim dan Kemendagri karena dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan.

Kemudian kebijakan Bupati Faida melakukan mutasi dinilai melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian sehingga Komisi ASN menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh orang nomor satu di Pemkab Jember tersebut.

Faida juga telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan 15 SK Tumenggung, tetapi Mendagri menilai semua mutasi tersebut melanggar sistem merit dan peraturan perundang-undangan. Mendagri dan Gubernur Jatim pun memintaBupati Jember buat mencabut 15 SK mutasi tersebut.

“DPRD Jember memandang bupati telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan jadi kami bersikap melalui hak membuktikan pendapat menyetujui untuk memakzulkan Bupati Faida, ” kata Itqon.

Pemakzulan Bupati Jember selalu tidak lepas dari kebijakan Faida dalam pengelolaan anggaran yang menabrak prosedur dan jalan sendiri tanpa melibatkan DPRD hingga menyebabkan perbincangan Perda APBD 2020 selalu menderita jalan buntu, bahkan Mendagri mendarat tangan untuk memediasi DPRD Jember dan Bupati Jember.

Politikus PKB Jember itu mengatakan DPRD secara administratif tidak bisa memberhentikan bupati, namun yang bisa dilakukan adalah pemakzulan atau pelepasan bupati secara politik karena yang bisa memberhentkan bupati adalah Mendagri melalui fatwa Mahkamah Agung. Oleh karena itu, DPRD Jember bakal segera mengirimkan berkas hak menyatakan pendapat tersebut kepada MA.

Jawaban bupati
Menanggapi pemakzulan itu, Bupati Jember Faida menyatakan menghormatihak membuktikan pendapat yang diambil oleh DPRD Jember karena telah diatur di dalam undang-undang dan akan mengikuti bertemu dengan prosedur. Dia mengatakan, sebanyak persoalan yang disampaikan DPRD Jember untuk memakzulkannya sudah selesai dalam meja mediasi melalui klarifikasi dengan sudah dilakukan di Kementerian Di dalam Negeri (Kemendagri) dan sebelumnya dalam Pemprov Jatim.

Patuh Faida, semua persoalan sudah sahih dan APBD Jember sah memakai peraturan kepala daerah (perkada), lalu masalah KSOTK juga sudah jernih dan di awal 2020 juga sudah diibuatkan surat keputusan (SK), sehingga semua masalah yang dibahas sudah mencapai kesepakatan dan ditandatangani tanpa paksaan.

“Tidak semudah itu menurunkan seorang tumenggung karena kami mendapat amanat dibanding rakyat, sehingga kami tetap mengarahkan tugas sebagai Bupati Jember, ” kata Faida yang menjadi petahana di pilkada 2020 melalui salur perseorangan itu.

Faida menuturkan, aktivitas birokrasi di Pemkab Jember berjalan seperti biasanya, tidak terpengaruh pemakzulan yang dilakukan DPRDJember. Dia juga fokus pada pengerjaan Covis-19 sebagai ketua satgas. Faida mengaku, siap mengikuti mekanisme & prosedur terkait dengan proses pemakzulan dirinya yang akan diproses jawatan ke Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai pemakzulan yang terjadi dalam Jember dapat menjadi pendidikan politik dan tata negara yang cantik buat masyarakat, serta edukasi dengan baik bagi pemerintahan. Faida mengutarakan, hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember cacat prosedur sebab pihaknya tidak mendapat salinan wujud usulan hak menyatakan pendapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Putusan MA final
Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Adam Muhsi mengatakan, pemakzulan Bupati Jember secara hukum tinggal menunggui putusan Mahkamah Agung (MA). Nantinya keputusan tersebut bersifat final.

Menurut Adam, hak membuktikan pendapat DPRD Jember yang berujung pada pemakzulan atau pemberhentian Bupati Faida masih bersifat politik. “DPRD Jember memecat secara politik bahwa Faida bukan lagi Bupati Jember, ” katanya saat dihubungi lantaran Kabupaten Jember, Sabtu (25/7).

Adam mengatakan, usulan pemberhentian Bupati Jember harus dibuktikan secara hukum di MA. Apa dengan dituduhkan atau pendapat DPRD Jember terhadap pelanggaran yang dilakukan Tumenggung Jember akan diuji di MA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Selanjutnya, MA memiliki masa selama 30 hari untuk menilai berkas usulan pemakzulan Bupati Faida yang dikirim oleh DPRD Jember dan tentunya MA akan meminta jawaban  agar berimbang. “Apabila MA memutuskan Bupati Jember bersalah karena melakukan pelanggaran maka DPRD Jember harus menindaklanjutinya dengan mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ” katanya.

Adam selalu menjelaskan, Bupati Faida tidak punya kewenangan menilai prosedur hak membuktikan pendapat itu sah atau tidak karena ada lembaga peradilan, yaitu MA yang berhak melakukan penghargaan tersebut.

Pengamat tata laksana negara Unej Hermanto Rohman, mengatakan, hak menyatakan pendapat DPRD Jember yang berujung pada pemakzulan Bupati Faida sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

“Tidak ada kewajiban pengusul atau arahan DPRD Jember untuk menyerahkan berkas materi hak menyatakan pendapat kepada Bupati Jember karena materi itu belum menjadi produk DPRD secara kelembagaan, ” katanya.