Indef: Bantuan Tunai ke Pekerja Timbulkan Banyak Masalah

Indef: Bantuan Tunai ke Pekerja Timbulkan Banyak Masalah

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, rencana negeri untuk memberikan bantuan tunai ke pegawai berpendapatan Rp 5 juta akan menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi meniti konsumsi rumah tangga.

Kebijakan bantuan tunai pekerja tak hendak dorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, agenda pemerintah untuk memberikan bantuan tunai ke pegawai berpendapatan Rp 5 juta akan menciptakan ketidakadilan & kesenjangan. Selain itu, kebijakan ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga.

Persoalan pertama, Tauhid mengucapkan, masyarakat yang bekerja sebagai pegawai atau pegawai mencapai 52, 2 juta orang. Sedangkan, bantuan berbentuk gaji ditargetkan hanya untuk 13 sampai 15 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Kenapa cuma peserta BPJS saja yang dijadikan dasar, ketika semua merasa berhak kalau konteksnya untuk pekerja, ” tuturnya dalam diskusi secara maya, Rabu (6/8).

Di satu sisi, Tauhid menegaskan, masih banyak korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan, baik berupa bantuan nontunai maupun kartu prakerja.

Tauhid menjelaskan, masyarakat secara pendapatan Rp 5 juta per  bulan pun sebenarnya bukan menghunjam dalam kategori warga miskin. Sejak sisi pengeluaran, seharusnya bantuan tunai ini diberikan untuk ke mereka yang berpendapatan di bawah Rp 2, 3 juta per bulan.  

“Mereka sebenarnya paling berhak, ” ujarnya.

Tauhid menuturkan, penghasilan buruh pula saat ini masih berada dalam level Rp 2, 9 juta per bulan. Artinya, mereka yang tidak termasuk buruh akan memperoleh bantuan. Dampaknya, akan ada kesenjangan yang semakin besar antara umum desil satu dengan kelompok bertambah mampu.

Tauhid menekankan, rencana pemerintah untuk memberikan bantuan gaji ini patut dikritisi mengingat anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 31 triliun. “Itu luar biasa besar. Kalau dibagikan ke kelompok terbawah, desil satu, mau sangat berarti, ” katanya.

Tidak hanya itu, rencana pemberian bantuan baik berupa gaji juga tidak mau efektif mendorong perekonomian dari bagian konsumsi. Sebab, Tauhid menyebutkan, umum dengan penghasilan Rp 5 juta yang berarti masuk ke kelompok kelas menengah akan lebih menuruti menyimpan uang untuk berjaga-jaga ataupun tabungan.  

Tauhid mengingatkan, masyarakat status menengah biasa menggunakan pengeluaran mereka untuk non makan, baik pendidikan, kesehatan, hotel dan restoran. Namun, dalam situasi pandemi, pengeluaran jenis ini akan sangat terbatas. “Inilah kenapa menurut saya, bantuan sosial ke kelompok (pendapatan) Rp 5 juta per bulan akan maka masalah dan uang itu mau sia-sia, ” katanya.

Saat ini, negeri sedang mengkaji beberapa skema bantuan tunai berupa tambahan gaji Rp 2, 4 juta ke 13 juta pekerja dengan pendapatan pada bawah Rp 5 juta per bulan. Opsi yang diberikan ialah langsung dibayarkan secara penuh atau dibagi ke beberapa tahap.

Kepala Awak Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, total anggaran yang disiapkan pemerintah buat bantuan tersebut adalah Rp 31, 2 triliun. “Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran, ini sedang kita finalisasi, ” tuturnya dalam konferensi pers maya, Kamis (6/8).