DPR Sebut Kelemahan Pendataan Sistem Kesejahteraan Sosial

DPR Sebut Kelemahan Pendataan Sistem Kesejahteraan Sosial

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengkritisi verifikasi dan validasi data kekurangan yang dilakukan Kementerian Sosial. Keterangan yang berdasar dari input dengan berasal dari Pemerintah Daerah, jalan Kabupaten dan Kota se-Indonesia itu dinilai masih memiliki kelemahan.

Pemerintah kawasan harus proaktif melalukan pemutakhiran keterangan kesejahteraan sosial

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Wakil Ketua Upah VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengkritisi verifikasi dan pengesahan data kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial. Data yang berdasar sejak input yang berasal dari Pemerintah Wilayah, baik Kabupaten dan Kota se-Indonesia itu dinilai masih memiliki kelemahan.

Ace mengutarakan, sebetulnya Kementerian Sosial telah mempunyai model pendataan Sistem Informasi Ketenteraman Sosial Next Generation (SIKS-NG). Langgam SIKS NG ini menjadi sumber data utama bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kalender Kartu Sembako atau Bantuan Bertabur Non Tunai yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.   Para penerima bantuan program tersebut sudah menggunakan cash tranfer dengan mengirimkan bantuan melalui rekening di perbankan.

“Namun titik kelemahan daripada model SIKS-NG ini sangat tergantung pada input yang dilakukan Pemerintah Daerah sendiri, karena pendataan dan pemutakhiran data berasal dari Pemerintah Kawasan, khususnya Dinas Sosial, ” kata Ace saat dihubungi, Jumat (7/8).

Menurut Ace, bila pemerintah daerahnya selalu melakukan pemutakhiran, maka DTKS akan selalu terbaharui. Namun sebaliknya, jika pemerintah kawasan tidak melalukan pemutakhiran, maka dekat pasti datanya akan itu-itu selalu. “Tidak tepat sasaran. Bahkan orang yang sudah meninggalpun masih merembes dalam DTKS, ” ujar Ace.

Oleh sebab itu, Ace pun mengatakan pemutakhiran data itu tergantung input atau data dari pemerintah daerah. Pemutakhiran bukti ini harus melibatkan RT/RW, Lurah, dan organisasi pilar sosial bagaikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk disampaikan ke Dinas Baik.

Ace menegaskan negeri daerah proaktif untuk melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, maka petunjuk penerima sistem jaringan pengaman baik akan semakin baik. Tapi sebaliknya, jika tidak ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, Kemensos dan Kemendagri yang memiliki pola kependudukan berbasis elektronik, dengan pemerintah daerah, maka sistem pendataan SIKS NG tidak akan berjalan dengan baik. Selalu ada penerima sandaran sosial yang tidak tepat sasaran.

Dengan sistem jaring pengaman sosial yang termutakhirkan menggunakan koordinasi Pemerintah Pusat dan Negeri Daerah yang baik, akan memperlancar sistem Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS). “Semua bantuan sosial bisa dikerjakan secara digital dengan bantuan dengan sifatnya cash tranfer melalui perbankan, ” ujar Politikus Golkar itu menambahkan.