Kejakgung akan Hadiri Gelar Perkara Djoko Tjandra di KPK

Kejakgung akan Hadiri Gelar Perkara Djoko Tjandra di KPK

REPUBLIKA. CO. ID,  JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menerima undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk gelar perkara skandal terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Kepala Sentral Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Hari Setiyono mengatakan, petinggi pemeriksaan dari Jaksa Agung Muda Kejahatan Khusus (JAM Pidsus) akan siap dalam ekspos bersama yang akan digelar, Jumat (11/9).

Djoko T membuat lengkap kontribusi dugaan korupsi yang dilakukan para-para penegak hukum

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Kejaksaan Utama (Kejakgung) menerima undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan perkara skandal terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Kepala Pusat Penerangan serta Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Hari Setiyono mengatakan, petinggi penyidikan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) akan hadir dalam  menunjukkan bersama yang akan digelar, Jumat (11/9).

“Infonya akan siap Pak JAM Pidsus (Ali Mukartono), beserta Direktur Penyidikan (JAM Pidsus Febrie Adriansyah), ” kata Keadaan lewat pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/9).  

Tetapi, Hari mengaku, belum mengetahui perkara apa yang akan disampaikan awak di KPK dalam gelar tentang nantinya. “Soal materinya (gelar perkara), belum tahu. Kita tunggu selalu hasilnya besok (11/9), ” logat Hari.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, sebelumnya mengabarkan, telah mengundang Kejakgung untuk gelar perkara beriringan terkait penanganan hukum skandal benduan Djoko Tjandra. Bukan cuma Kejakgung, KPK juga mengundang Bareskrim Polri. Kata Ali, gelar perkara bersama tersebut digelar di KPK, dalam Jumat (11/9). Tetapi, ekspos kejadian nantinya bakal bergiliran, pada wadah yang berbeda.

Gelar perkara antara KPK, dengan Bareskrim dibuka awal, di dalam pukul 09: 00 WIB. Selepas itu, giliran KPK yang hendak mengekspos kasus bersama tim daripada Kejakgung, pada pukul 13: 30 WIB. “Gelar perkara ini (bersama Kejakgung, dan Bareskrim) merupakan pengoperasian kewenangan koordinasi dan supervisi oleh KPK, seperti yang diatur di undang-undang KPK (19/2019), ” ujar Ali.

Inisiasi gelar perkara bersama lantaran KPK ini, sebetulnya kelanjutan lantaran ekspos kasus serupa yang telah pernah dilakukan Bareskrim Mabes Polri, pun Kejakgung. Bareskrim, pada Jumat (14/8), bersama KPK menggelar kasus bersama kasus Djoko Tjandra dalam Mabes Polri. Gelar perkara sewarna, dilakukan JAM Pidsus, dengan mengundang KPK, Bareskrim Polri, pada Selasa (8/9).

Dalam skandal terpidana Djoko Tjandra ini memang lintas institusi penegakan hukum. Penyidikannya di Bareskrim, telah menetapkan lima orang tersangka. Selain Djoko, dua tersangka di antaranya adalah perwira kepolisian aktif, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetijo Utomo. Kedua jenderal itu, diduga menerima uang suap, dan gratifikasi dari Djoko Tjandra, senilai 20 ribu dolar AS (Rp 296-an juta) lewat peran pengusaha Tommi Sumardi yang juga berstatus tersangka.  

Uang tersebut, diduga terkait secara pencabutan status buronan Djoko Tjandra di interpol, dan imigrasi, mengikuti pembuatan surat, serta dokumen tiruan. Dalam kasus yang sama, Bareskrim juga menetapkan pengacara Anita Buah hati Kolopaking sebagai tersangka. Sedangkan pada Kejakgung, penyidikan dugaan suap, serta gratifikasi Djoko Tjandra menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebagai simpulan.

Djoko pun ditetapkan tersangka di TANDA Pidsus. Djoko diduga memberikan uang suap 500 ribu dolar GANDAR (Rp 7, 5) ke Pinangki. Uang tersebut, diberikan lewat perantara politikus Nasdem, Andi Irfan yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Uang haram pemberian Djoko Tjandra tersebut, terkait dengan usaha Pinangki, bersama Andi mencari jalan meluluskan terpidana korupsi Bank Bali 1999 tersebut lewat jalur fatwa Majelis hukum Agung (MA).

Keterlibatan jaksa Pinangki, Irjen Napoleon, dan Brigjen Prasetijo melaksanakan KPK, sempat menyatakan akan menyelenggarakan supervisi, dan mengambilalih penanganan kejadian tersebut. Karena Pasal 10 A UU 19/2019, KPK berwenang mengambilalih penanganan kasus korupsi, yang dilakukan aparat penegak hukum, seperti jaksa, pun kepolisian. Dugaan adanya keteralibatan hakim di MA, dalam suap upaya penerbitan fatwa bebas daripada MA untuk Djoko Tjandra itu, membuat lengkap keterlibatan dugaan manipulasi yang dilakukan para penegak norma.