ICW: Firli Seharusnya Mundur

ICW: Firli Seharusnya Mundur

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch mempertanyakan kualitas penegakan kode etik dalam Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait putusan Dewan Pengawas KPK yang menjatuhkan sanksi ringan bersifat teguran tertulis II kepada Pemimpin KPK, Firli Bahuri.

Dewas telah menjatukan sanksi ringan kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch mempersoalkan kualitas penegakan kode etik dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa itu terkait putusan Dewan Penilik KPK yang menjatuhkan sanksi mudah berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK, Firli Bahuri.

Seperti diketahui Badan Pengawas KPK mendapat aduan melanda Firli yang dinilai telah mengenai kode etik terkait bergaya tumbuh mewah. Kejadian yang dimaksud adalah saat Firli menggunakan helikopter hak perusahaan swasta dalam perjalanan dibanding Palembang ke Baturaja.

Peneliti dari Divisi Hukum ICW, Kurnia Ramadhana, menyampaikan lima pesan atas putusan Dewan Pengawas yang menjatuhkan sanksi ringan. Pertama, alasan Dewan Pengawas yang menyebut Firli tidak menyadari pelanggaran telah dilakukan sangat tidak masuk akal.

“Mengingat, secara kasat serampangan tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi helikopter semestinya sudah memasuki unsur untuk dapat dikasih sanksi berat berupa rekomendasi biar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK, ” ujar Kurnia lewat pernyataan resminya.

Sebagai Ketua KPK, semestinya Firli menerapkan Susunan Dewan Pengawas Nomor 2 Tarikh 2020 tentang Penegakan Kode Ideal dan Pedoman Perilaku KPK. Aksinya dianggap berseberangan dengan nilai perilaku yang kerap dikampanyekan KPK, lupa satunya tentang hidup sederhana.

Kedua, Dewan Kepala tidak menimbang pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Pada 2018, ICW melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal & Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang pantas berperkara di KPK.

Berdasarkan laporan itu, di dalam September 2019 KPK mengumumkan kalau Firli terbukti melanggar kode ideal, bahkan saat itu dijatuhi hukuman pelanggaran berat. Sementara di putusan terbaru, Dewan Pengawas menyebutkan Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Catatan ketiga dari ICW, Mahkamah Pengawas abai dalam melihat bahwa tindakan Firli saat mengendarai moda transportasi mewah sebagai rangkaian akan berbagai kontroversi. Dewan Pengawas dinilai tidak menggunakan spektrum yang lebih luas dan komprehensif.

Keempat, putusan Dewan Pengelola (Dewas) yang sudah diumumkan, akan sulit untuk mengangkat reputasi KPK yang kian terpuruk. Sebab, sanksi ringan itu bukan tidak jadi akan jadi preseden bagi personel atau pimpinan KPK lainnya arah pelanggaran sejenis.

Menyoroti ketentuan yang tertuang pada Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020, tidak ada konsekuensi apapun atas sanksi ringan. Penerima hukuman hanya tidak dapat mengikuti agenda promosi, mutasi, rotasi, tugas belajar atau pelatihan, baik di di dalam maupun di luar negeri.

Sementara, catatan dengan kelima ialah lemahnya peran Dewas dalam mengawasi etika Pimpinan serta pegawai KPK. Dalam kasus Firli, semesti Dewas dapat mendalami prospek adanya potensi tindak pidana uang sogok atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut.

Di dalam putusan atas Firli, Dewas tidak menyebutkan dengan terang apakah Firli sebagai terlapor membayar jasa helikopter itu dari uang sendiri atau sebagai bagian dari gratifikasi yang diterimanya sebagai pejabat negara. Dewas berhenti pada pembuktian pelanggaran etika.

Kurnia mengirimkan, ICW sejak awal menilai bahwa eksistensi Dewan Pengawas tidak dalam kelembagaan KPK. Mengingat, fungsi pengawasan KPK secara sistem telah berjalan dengan baik dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Kelompok.

Maka sejak itu, ICW bersama koalisi klub sipil lain mengajukan uji formil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan harapan, agar Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuan regulasi tersebut sekaligus membubarkan Dewan Penilik.

Terlepas dibanding kekecewaan ICW terhadap putusan sanksi ringan, ICW tetap menilai kalau pelanggaran kode etik yang dikerjakan Firli sudah lebih dari pas untuk dirinya mengundurkan diri. ICW menyoroti Pasal 29 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam pasal itu, disebutkan bahwa untuk menjadi Pimpinan KPK harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa di antaranya adalah tak pernah melakukan perbuatan tercela, kepala, jujur, memiliki integritas moral dengan tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Taat ICW, Firli tidak lagi menutup poin-poin tersebut, sebab telah dua kali terbukti melanggar kode etik KPK. Pertimbangan kedua yang disebutkan ICW tertuang pada TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.   “Penyelenggara negara kudu mengundurkan diri apabila merasa dirinya sudah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu menutup amanah masyarakat, bangsa, dan negeri, ” kata Kurnia.