OJK dan Pemprov Sumsel Kembangkan KUR Pertanian

OJK dan Pemprov Sumsel Kembangkan KUR Pertanian

REPUBLIKA. CO. ID, PALEMBANG — Pemulihan ekonomi di Sumatra Selatan (Sumsel) menjelma prioritas Pemerintah Provinsi Sumatra Daksina (Pemprov Sumsel) dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif utamanya. Bergandengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov berkolaborasi dalam mempercepat penyaluran Rekognisi Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian dan membuat percontohan KUR kluster pertanian.

Pemprov Sumsel menjadikan sektor pertanian lokomotif utama pemulihan ekonomi

REPUBLIKA. CO. ID, PALEMBANG — Pemulihan ekonomi di Sumatra Selatan (Sumsel) menjelma prioritas Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lokomotif utamanya. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemprov berkolaborasi dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian dan membuat percontohan KUR kluster pertanian.

Gubernur Sumsel H Herman Deru berniat menjadikan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional mengingat sektor pertanian adalah kekuatan perekonomian Sumsel. “OJK berkontribusi aktif bersama Pemprov Sumsel pada mewujudkan daerah ini sebagai lumbung pangan nasional, ’’ ujar Herman Deru di Palembang belum lama ini.

Penyaluran KUR  di Sumsel bohlam September 2020 tersalurkan kepada 57. 544 debitur dengan nilai Rp 2, 62 triliun. Dari total penyaluran KUR, sektor pertanian, pengejaran dan kehutanan mengambil porsi zona ekonomi terbesar sebesar Rp satu, 12 triliun, kemudian sektor Perniagaan Besar dan Eceran sebesar Rp 1, 06 triliun, dan daerah Industri Pengolahan sebesar Rp 113, 43 miliar.

Tingginya penyaluran KUR pertanian dibantu program TPAKD yaitu pilot project percepatan penyaluran KUR pertanian di lima kabupaten yaitu OKU Timur, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, & Musi Rawas. “Peningkatan penyaluran KUR yang didominasi KUR Pertanian hendak menunjang produksi pangan di Sumsel dan mendukung misi Sumsel menjelma lumbung pangan nasional, ” logat Herman Deru.

Pemprov Sumsel bersama OJK juga memajukan pilot project KUR kluster Pertanian dalam desa Karang Sari, Ogan Komering Ulu Timur, dengan mengoptimalkan kedudukan BUMDes sebagai linkage. Skema KUR kluster melalui penyaluran kredit atau pembiayaan KUR kepada kelompok (kluster) petani atau poktan, dimana proses pembiayaan serta pemenuhan kebutuhan mulai lantaran awal sampai panen serta penjualan memaksimalkan peran BUMDes. Per September 2020, pembiayaan KUR kluster itu mencapai Rp 300 juta dengan penerima KUR 60 debitur. Selain itu, diberikan pendampingan serta pemasaran produk yang disiapkan mitra daya.

Dalam lembaga membantu masyarakat mendapatkan akses keuangan serta terhindar jeratan rentenir, Pemprov Sumsel menggalakkan peran Pondok Pondok melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan mengoptimalkan Perbankan dengan dimiliki Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang beroperasional di Sumsel. Saat ini, terdapat satu BWM di Sumsel yakni BWM Aulia Cendekia dan menargetkan ada penambahan lima BWM.

Patuh Herman Deru, program percepatan penyaluran KUR, pilot project KUR kluster pertanian, serta optimalisasi peran Pondok Pondok melalui BWM merupakan komitmen Pemprov Sumsel bersama OJK untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumsel. “Terima kasih OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel atas kerja samanya memulihkan ekonomi dan menjaga kemajuan ekonomi Sumsel, ” tandasnya.

Kepala OJK Regional 7 Sumatra Bagian Selatan, Untung Nugroho, optimismistis terhadap perkembangan kinerja pabrik jasa keuangan Sumsel di pusat masa pandemi ini. Hal ini terlihat dari stabilitas sektor perbankan yang tercermin dari beberapa parameter diantaranya pertumbuhan DPK Bank Umum meningkat 0, 83 persen menjadi Rp 86, 33 triliun & penyaluran kredit Bank Umum meningkat 0, 11 persen menjadi Rp 83, 51 triliun.

Peningkatan kinerja Perbankan diikuti kinerja Pasar Modal. Per Juli 2020, terdapat 60. 688 investor di Sumsel meningkat 69, 97 persen (yoy) dan terjadi peningkatan transaksi Efek saham sebesar 66, 76 persen (yoy) dengan nominal Rp 4, 04 triliun.

Program relaksasi nama atau pembiayaan juga diimplementasikan dengan baik di Perbankan dan Kongsi Pembiayaan (PP). Per 21 September 2020, telah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada 71. 006 debitur perbankan dengan nilai Rp 6, 27 triliun dan 119. 874 debitur PP dengan ukuran Rp 4, 51 triliun. ril