Bangladesh Relokasi Pengungsi Rohingya ke Tanah Terpencil

Bangladesh Relokasi Pengungsi Rohingya ke Tanah Terpencil

REPUBLIKA. CO. ID, DHAKA — Bangladesh telah memulai proses relokasi pengungsi Rohingya ke sebuah tanah terpencil bernama Bhashan Char dengan berlokasi di Teluk Benggala, Kamis (3/12). Sejumlah organisasi hak pokok manusia (HAM) sebelumnya telah menyerukan Bangladesh membatalkan rencana tersebut.

Kelompok HAM meragukan keamanan di Bhasan Char.

REPUBLIKA. CO. ID, DHAKA — Bangladesh telah memulai cara relokasi pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil bernama Bhashan Char yang berlokasi di Teluk Benggala, Kamis (3/12). Sejumlah organisasi sah asasi manusia (HAM) sebelumnya sudah menyerukan Bangladesh membatalkan rencana itu.

Sebanyak 400 pelarian dilaporkan telah dibawa dari kamp Ukhiya di Cox’s Bazar ke pelabuhan Chittagong dengan menggunakan 10 bus. Iring-iringan kendaraan dikawal oleh polisi. Mereka dijadwalkan diangkut ke Bhashan Char pada Kamis malam waktu setempat.

Taat otoritas Bangladesh, para pengungsi Rohingya yang termasuk dalam rombongan tersebut telah setuju untuk direlokasi. “Mereka pergi ke sana dengan senang hati. Tidak ada yang dipaksa. Pemerintah telah mengambil semua kiprah untuk menangani bencana, termasuk kenyamanan hidup dan mata pencaharian mereka, ” ujar Mohammed Shamsud Douza, wakil pejabat pemerintah Bangladesh dengan bertanggung jawab atas pengungsi Rohingya.

Pada gelombang mula-mula, Bangladesh berencana merolokasi sebanyak 2. 500 pengungsi. Hal itu turut bergantung pada air pasang. Pokok perjalanan dari pelabuhan Chittagong ke Bhashan Char memakan waktu kira-kira jam.

Organisasi HAM Amnesty International segera menyoroti dimulai proses relokasi para pengungsi Rohingya. Mereka masih menyangsikan keamanan di Bhasan Char. “Pihak berwenang harus segera menghentikan relokasi lebih banyak pengungsi ke Bhashan Char, ” kata Juru Kampanye Amnesty International untuk Asia Selatan Saad Hammadi dalam sebuah pernyataan.

Kelompok advokasi Refugees International dengan berbasis di Amerika Serikat (AS) mengatakan rencana relokasi “berpandangan kompak dan tidak manusiawi”. Sementara Fortify Rights Group mengatakan relokasi barangkali “dipaksakan dan tidak disengaja”. Mereka pun memiinta proses itu segera dihentikan.

Pekan berarakan, Bangladesh mengumumkan akan melanjutkan rencananya merelokasi pengungsi Rohingya. “Target kami adalah merelokasi sekitar 100 ribu pengungsi secara bertahap. Kami mau memindahkan beberapa dari mereka (pengungsi Rohingya) sedini mungkin, dan kami ingin memanfaatkan mendekatnya musim dingin untuk efek ini, ” logat kepala urusan Myanmar di Kementerian Luar Negeri Bangladesh Md. Delwar Hossain, dikutip laman Anadolu Agency di 29 November lalu.

Satu diantara pendiri Free Rohingya Coalition, Ro Nay San Lwin, mengecam kebijakan relokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasan Char. Dia mengecap meskipun Bangladesh telah membangun wadah tinggal dan fasilitas lain dalam pulau tersebut, para pengungsi tangan dipindahkan. “Mereka takut akan diisolasi setelah dipindahkan ke Bhasan Char, ” katanya.

Menurut dia, pengungsi yang mengalami pukulan tidak boleh dipaksa untuk alih. “Kami memahami situasi kamp Cox’s Bazar, tetapi permohonan pengungsi harus dihormati. Menekan Myanmar untuk menyambut mereka kembali dengan kewarganegaraan sempurna dan perlindungan adalah satu-satunya solusi, ” ujar Lwin.

Kepala Amnesty International untuk Asia Selatan Omar Waraich mengungkapkan Bhashan Char belum dianggap aman buat tempat tinggal manusia. Selain itu masih ada pertanyaan serius melanggar prosedur relokasi pengungsi. “Berdasarkan piawai mereka yang telah berbicara secara Amnesty International, banyak orang Rohingya yang telah mendaftar untuk tukar ke Bhashan Char melakukannya karena paksaan dan bukan pilihan, ” kata Waraich.

Era ini terdapat sekitar 1, 2 juta pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Mereka mulai mendatangi provinsi tersebut pada Agustus 2017. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

sumber: Reuters