REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Nusantara Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Aksi Pidana penting untuk segera dibahas dan disahkan. Aturan itu jadi salah satu cara untuk menebus kerugian keuangan negara yang diakibatkan praktik korupsi.

Patuh data ICW pada semester prima tahun 2020, total kerugian negeri yang diakibatkan praktik korupsi mencapai Rp 39 triliun. Namun, vonis pengenaan uang pengganti hanya Rp 2, 3 triliun.

“Data ini seharusnya semakin menggambarkan betapa pentingnya mempercepat pengesahan dan pengundangan RUU Perampasan Aset. Jadi ke depan, fokus utama bukan hanya sekadar memenjarakan, hendak tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara, ” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Selasa (16/2).

Selain itu, lanjut Kurnia, dengan eksistensi regulasi perampasan aset, penegak lembaga tak perlu khawatir jika karakter korupsi melarikan diri. Hal tersebut lantaran melalui regulasi perampasan aset yang akan menjadi objek sejak penanganan perkara adalah aset milik pelaku tersebut.

“Selain itu, sistem pembuktian di persidangan pun akan berbeda, sebab mengakomodir sistem pembalikan beban pembuktian, ” ujar Kurnia.

ICW juga mendorong pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang melakukan pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Kekayaan Kartal. Regulasi tersebut penting untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana uang sogok dengan cara transaksi tunai.

“Sebab, pola pembicaraan tunai tersebut menghambat penegak patokan untuk mendeteksi kejahatan itu, ” katanya.

Kurnia memasukkan, regulasi lainnya yang tak tersisih penting untuk disahkan DPR merupakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Menurut ICW, revisi UU Tipikor penting dilakukan untuk menaikkan kerawanan hukuman, baik fisik maupun dam serta mengakomodasi Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003. Kaidah itu mencangkup korupsi di daerah swasta, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan perdagangan buah.

“Regulasi-regulasi itu menjadi suplemen untuk pemberantasan korupsi, ” ujarnya.

Namun, tambah Kurnia, ICW  ragu pemerintah akan membenahi regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset. Hal ini mengingat arah politik hukum pemerintahan saat ini justru melemahkan adat pemberantasan korupsi. Hal itu lengah satunya tercermin dengan revisi UNDANG-UNDANG KPK.

“Selama ini arah politik hukum era Presiden Joko Widodo memang terfokus hanya untuk melemahkan institusi pemberantasan korupsi, salah satu wujud konkretnya ialah merevisi Undang-Undang KPK, ” tuturnya.

RUU Perampasan Substansi Tindak Pidana telah mulai disusun pada tahun 2008 dan telah selesai pembahasan antar kementerian dalam November 2010, serta harmonisasi di dalam November 2010. Adapun K/L dengan terlibat dalam penyusunan adalah Kemenkumham, PPATK, Kemenpan dan RB, Departemen Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Akademisi FH UI, POLRI, KPK, Kejaksaan Agung, dan Tenaga Ahli.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah disampaikan kepada Kepala melalui surat Menteri Hukum & HAM Nomor M. HH. PP. 02. 03-46 tanggal 12 Desember 2011.

Source: repjabar. republika. co. id