Kata epidemiolog soal penerapan kebijakan dikombinasikan dengan penegakan hukum.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri Ph. D menilai penerapan kebijakan yang dikombinasikan dengan penegakan hukum akan membina penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

“Itu kombinasi yang saya lihat nyata dan bisa diterapkan, ” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/1).

Meskipun dinilai efektif dalam menerapkan protokol kesehatan tubuh, Defriman mengatakan hal itu belum tentu bisa serta merta diterapkan di semua daerah. Sebab, penegakan kebijakan yang dibarengi penegakan asas harus memerhatikan karakter masyarakat dengan berbeda-beda.

Di sepadan daerah bisa saja itu bakal efektif, namun di wilayah asing belum tentu bisa, jadi bumerang bagi pemerintah dengan adanya penegakan aspek hukum.

Defriman yang juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand tersebut menilai belum maksimalnya penerapan protokol kesehatan tubuh di masyarakat disebabkan oleh penuh faktor, salah satunya tidak ada persiapan perencanaan yang baik di mengatasi pandemi.

“Tantangan pandemi masa ini ialah perilaku. Sementara tabiat ini sulit dibatasi, ” katanya.

Dari berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat, selama tersebut pula individu-individu mengakalinya.

Sebagai contoh, pemerintah membatasi lonjakan masyarakat saat liburan melalui kebijaksanaan jalur transportasi udara. Namun, kelompok tetap mencari cara agar mampu liburan melalui jalur darat.

“Itulah dilemanya, ” ujar Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Provinsi Sumatra Barat tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat harus selaras secara pemerintah daerah. Apalagi, berbicara pandemi bukan hanya perkara suatu negeri, namun melibatkan banyak negara. “Makanya saya tidak setuju mengenai pemisahan satu atau dua pulau selalu saat pandemi, ” ucapnya.

sumber: Antara

Source: republika. co. id