Sebelum pandemi, angka pernikahan dini sudah meningkat 100 persen.

REPUBLIKA. CO. ID,   SOLO — Lembaga Pengkajian dan Perluasan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Jawa Tengah menyatakan kenaikan angka pernikahan dini tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, kasusnya sudah meningkat.

“Dari riset dengan dilakukan di beberapa daerah, kasus pernikahan di kolong umur ini sudah pas lama dan merebak, pandemi atau tidak itu tidak signifikan pengaruhnya, ” logat Direktur LPPSP Provinsi Jawa Tengah Indra Kertati di dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Media tentang Pengarusutamaan Sah Anak (PUHA) dan Norma Hak Anak (HKA) meniti daring di Solo, Rabu (24/3).

Ia mengatakan sebelum pandemi Covid-19 kasus perkawinan di kolong umur ini sudah menjalani kenaikan. Bahkan, dikatakannya, angka kenaikannya tersebut cukup khayali, yaitu mendekati dua kali lipat atau hampir 100 persen.

Bersandarkan data, di Jawa Pusat angka pernikahan di lembah umur tertinggi terjadi pada Kabupaten Banjarnegara, yaitu dalam Tahun 2019 dispensasi perikatan yang masuk ke jawatan urusan agama (KUA) 433 kasus.  

Sementara untuk di Tanah air Surakarta, berdasarkan data pada tahun yang sama dispensasi nikah diberikan kepada 70 pasang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 43 pengajuan kelonggaran nikah.  

Oleh karena itu, untuk mengendalikan angka tersebut perlu adanya peran dari media. “Peran media sangat penting, bagaimana mengubah berita minus menjadi positif, yang istimewa adalah bagaimana mengedukasi dan tidak mengeksploitasi anak-anak, ” katanya.

Selain itu, dikatakannya, basis utama adalah keluarga. Ia menghargai saat ini religiusitas dalam dalam keluarga tidak lagi erat karena kesibukan masing-masing keluarga.

“Ini bukan juga karena pertambahan teknologi, tetapi bagaimana di setiap anggota keluarga bisa silih menguatkan dan mendukung, ” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Tempat Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPA PM) Kota Surakarta Reni Andri mengatakan pernikahan pra bisa jadi karena perihal ekonomi keluarga.  

Terkait hal itu, menurut dia, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi peristiwa pernikahan anak usia pra. Apalagi anak merupakan aset bangsa yang seharusnya mampu terus bekreasimenjadi pribadi dengan baik, dan berguna bagi masyarakat. “Oleh karena tersebut, perlu diberikan pendampingan dibanding orang tua, ” katanya.

sumber: Jarang

Source: republika. co. id