Ketua DPRA mengatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal Pilkada

REPUBLIKA. CO. ID, BANDA ACEH — Ketua DPR Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengatakan, kerap koordinasi Pimpinan DPR Aceh beserta unsur Pemerintah Aceh, penyelenggara pemilihan dan DPR kabupaten/kota se-Aceh membenarkan Pilkada Aceh tetap dilaksanakan pada 2022 mendatang.

“Kesepakatan ini mau dikomunikasikan dengan semua pihak pada pusat dalam hal ini Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, & juga Komisi II DPR MENODAI, ” kata Ketua DPRA Aceh Dahlan Jamaluddin usai memimpin Rakor di Banda Aceh, Selasa (9/2).

Rapat penyerasian yang dipimpin Ketua DPR Aceh ini diikuti oleh pimpinan & anggota Komisi I DPR Aceh, unsur Pemerintah Aceh, Komisi Swasembada Pemilihan (KIP) Aceh, pimpinan DPRK se-Aceh, dan Ketua Komisi A DPRK se-Aceh.

Dahlan menyampaikan, Rakor tersebut telah menetapkan beberapa kesimpulan yakni memberikan dukungan terhadap kesimpulan KIP Aceh Nomor 1/PP. 01. 2 Kpt/11/Prov/1/2021 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Tahapan, Program Gubernur Aceh, Bupati dan Wali Kota yang tersedia di Provinsi Aceh 2022.

Kemudian, kata Dahlan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 diatur khusus dalam Pasal 65 bagian (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan Pasal 101 ayat (3) Qanun (peraturan daerah) Aceh Cetakan 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.

Peserta Rakor serupa meminta Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh untuk mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh 2022 sebagaimana ketentuan pencetus 65 ayat (3) dan (4) UUPA guna mendukung terlaksananya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan di Aceh.

“Hal itu akan dikonkritkan pada forum rakor pimpinan se-Aceh dan mengundang ‘stakeholder’ pusat seperti Kemendagri, KPU Bawaslu dan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan sebab Pemerintah Aceh pada Februari 2021 ini, ” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dahlan, Pemerintahan di Aceh terus berkoordinasi dengan Kemendagri agar segera mengutarakan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan mendukung kelancaran menghadiahkan dana Pilkada Aceh sesuai sistem perundang-undangan berlaku.

“Pernyataan ini mengikat para bagian bahwa pelaksanaan PilkadaSerentak Aceh sebagai provinsi yang memiliki UU ciri dan bersifat lex spesialist , bahkan telah diakui dalam pasal 18 B bagian (1) UUD Dasar 1945, ” kata politikus Partai Aceh tersebut.

Dahlan mengirimkan, bahwa pimpinan Komisi I DPR Aceh sudah berangkat ke Jakarta bertemu Kemendagri hingga Komisi II DPR RI guna melakukan harmonisasi. “Besok jam 10. 00 WIB sudah ada jadwal di Kemendagri. Jadi Komisi I DPRA bersemuka dengan Kemendagri, dan besoknya sedang akan bertemu dengan KPU MENODAI, ” ujar Dahlan.

sumber: Kurun

Source: republika. co. id