Menaker sedang tunggu laporan Dewan Pengupahan dan Tripartit terkait THR.

REPUBLIKA. CO. ID,   SEMARANG — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tunjangan hari besar (THR) merupakan kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan pada para pekerja dan ialah pendapatan non-upah menjelang hari raya keagamaan. “Ada sanksi administrasi bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak melakukan kewajiban membayar THR, ” ujarnya usai membuka Musyarawah Nasional II Federasi Kebulatan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Senin (5/4).

Hingga saat ini, ia masih menunggui laporan tim kerja Mahkamah Pengupahan Nasional dan Institusi Pekerja Tripartit Nasional sebelum menyusun serta mengesahkan keyakinan skema pembayaran tunjangan keadaan raya bagi pekerja era pandemi Covid-19. “Kami mau mendengarkan laporan dari tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional, setelah itu mutakhir diambil langkah-langkah tertentu dan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran kepada pengusaha, ” katanya 

Ia menyebutkan bahwa seluruh laporan pengaduan terkait secara pembayaran THR pada 2020 sudah ditindaklanjuti oleh banjaran Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten beserta kota. “Seluruh laporan yang didominasi pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi awak pembayaran THR pada 2021, ” katanya.

Pada saat membuka Munas Ke-2 FKSPN, Menaker Ida Fauziyah memberikan bahwa bidang ketenagakerjaan menjelma salah satu yang menyesatkan terdampak pandemi Covid-19.   Bahkan, saat ini pihaknya harus mendorong angkatan kegiatan lebih inovatif dan beradaptasi dengan pandemi.

sumber: Antara

Source: republika. co. id