OJK Segera Terbitkan Aturan Baru Crowdfunding di Pasar Modal

OJK Segera Terbitkan Aturan Baru Crowdfunding di Pasar Modal

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menerbitkan regulasi baru untuk pasar modal melalui Peraturan OJK (POJK) tentang securities crowdfunding dan disgorgement fund. Regulasi baru ini ditargetkan dapat diterbitkan sebelum akhir tahun ini.

Aturan baru crowdfunding ini ditargetkan dapat diterbitkan sebelum akhir tahun ini.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Otoritas Uluran tangan Keuangan (OJK) segera menerbitkan regulasi baru untuk pasar modal melalaikan Peraturan OJK (POJK) tentang securities crowdfunding dan disgorgement fund . Regulasi baru ini ditargetkan dapat diterbitkan sebelum akhir tarikh ini.

Hopefully ini bisa keluar tahun ini, artinya pada bulan itu. Sekarang masih berproses di Departemen Hukum dan HAM untuk jalan pengundangannya, ” kata Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A OJK Luthfi Zain Fuady saat kesibukan media gathering di Jakarta, Selasa.

Luthfi menuturkan penerbitan POJK securities crowdfunding merupakan upaya otoritas untuk mengakomodasi kebutuhan Usaha Kecil dan Membuang (UKM) untuk mencari pendanaan dalam pasar modal. POJK tersebut memperluas jenis efek yang ditawarkan mencuaikan urun dana ( crowdfunding ) dari sebelumnya hanya berjenis saham, ke depannya mampu berjenis Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Selain itu, kriteria penerbit atau issuer juga diperluas dari sebelumnya hanya badan asas berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun ke depan UKM yang berbadan hukum nonPT seperti koperasi, CV, atau firma, dapat menawarkan efeknya melalui securities crowdfunding .

“Kita melihat bahwa sekarang ini telah ada aturan tentang equity crowdfunding yang kita launching pada 2018. Ini tahun kedua baru ada 111 emiten yang cari persediaan lewat platform equity crowdfunding dengan nilai penawaran emisi Rp 150 miliar, artinya kecil sekali. Kita coba cari tahu kenapa itu tak tumbuh dengan bagus, karena ternyata pelaku UKM itu banyak yang punya bentuk hukum itu bukan perseroan terbatas, sedangkan aturan mengenai equity crowdfunding didesain hanya untuk PT, bukan untuk yang nonPT semacam CV, NV, firma, itu tak bisa menggunakan maklumat crowdfunding untuk menahan atau mencari akses pendanaan sejak masyarakat, ” ujar Luthfi.

Luthfi menambahkan untuk tahun ini saja pemerintah telah memberikan proyek kepada UKM semesta Indonesia yang nilainya mencapai Rp 188 triliun, baik untuk rencana pusat maupun proyek daerah. Memikirkan proyek di daerah sifatnya berkelanjutan serta mulai pulihnya ekonomi daripada pandemi, pada tahun depan diharapkan potensi proyek yang bisa dikerjakan oleh pelaku UKM diharapkan bertambah dari Rp 188 triliun.

“Jadi momen tersebut pas sekali kalau tahun tersebut kita keluarkan securities crowdfunding , tahun depan rencana pemerintah sudah mulai, sehingga nanti pelaku UKM bisa ikut lelang proyek-proyek pemerintah. Modalnya bisa nyari dari crowdfunding ini, jadi modal buat ikut lelang. Karena banyak uzur UKM tidak bisa ikut lelang karena tidak punya modal asal. Kita juga berharap proyek dalam sektor swasta juga akan bertambah banyak sehingga harapannya UKM mau lebih banyak terbantu usahanya dengan memanfaatkan securities crowdfunding , ” ujar Luthfi.

Sementara itu, penerbitan POJK disgorgement fund diharapkan dapat menebus hak-hak investor yang dirugikan kelanjutan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sebesar keuntungan yang diperoleh atau kecelakaan yang dihindari secara tidak tentu atau melawan hukum.

“Peraturannya insyaAllah terbit dalam tahun ini, penerapannya di tarikh depan. Itu pun kita propose, penerapannya itu enam bulan setelah diundangkan. Jadi kalau nanti mungkin keluar bulan Desember, itu Mei baru fully implemented , ” kata Luthfi.

Ia menjelaskan beleid itu akan digunakan untuk kasus-kasus dengan memang diputus setelah peraturan itu berlaku efektif. Saat ini, OJK sebenarnya telah memberikan sanksi dengan diikuti perintah untuk membayar kekayaan tertentu akibat pelanggaran yang dikerjakan di pasar modal, namun pembayaran sejumlah uang tersebut tidak dikasih kepada korban melainkan masuk ke kas negara dan diklaim jadi penerimaan OJK.

“Ke depannya kita ingin menyusun mekanisme yang lebih fair. Jangan karena orang salah, OJK-nya yang dapat penerimaan. Harusnya kan dikembalikan kepada korban dari perbuatan yang salah itu. Jadi tahun aliran Mei atau Juni sudah mampu kita terapkan disgorgement fund, jadi kalau ada orang rugi sebab pelanggaran di pasmod, nanti bisa dapat pengembalian yang lebih sempurna daripada kondisi sekarang melalui disgorgement fund itu, ” ujar Luthfi.

 

sumber: Antara