Indonesia menjadi pembuat terbesar minyak sawit CPO, CPKO dan produk anak sawit.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah dinilai berhasil menciptakan kebijakan kondisi investasi yang kondusif sehingga ada investasi baru, perluasan usaha, transfer teknologi, jalan kerja serta berbagai buah berganda bagi pemerataan ekonomi. Namun, tetap dibutuhkan harmoni dalam menerapkan kebijakan hilirisasi sawit.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Nusantara (Apolin), Rapolo Hutabarat, mengucapkan, konsistensi regulasi sangat diperlukan oleh dunia usaha. Apolin mengharapkan agar pemerintah pasti mempertahankan PMK 191/2020 buat menjaga momentum serta memajukan daya saing industri sawit nasional bagi perekonomian kita.

Menurutnya, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit CPO, CPKO mengikuti berbagai produk turunannya sudah berhasil mengendalikan pasar ijmal, baik dari sisi volume ekspor, keragaman/aneka produk olahan minyak sawit, memasok sasaran baku industri pengguna dengan sangat beragam serta telah mampu menembus pasar dalam berbagai belahan dunia.

“Keberhasilan ini buah hasil kecendekiaan pemerintah yang sangat konsisten menjaga berbagai regulasi pabrik sawit di Indonesia, ” kata Rapolo dalam maklumat resmi Apolin, Kamis (27/5).

Oleh karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan empat regulasi di sektor hilir sawit.

Pertama, pemerintah diminta tidak merevisi pungutan ekspor sawit dalam PMK Nomor 191/PMK. 05/2020. Rapolo menjelaskan Peraturan menteri keuangan itu sangat holistik dalam mengakomodir berbagai kepentingan industri sawit mulai dari hulu (perkebunan dan termasuk kepentingan petani sawit), downstream (industri metode tahap pertama), mid-downstream (industri proses tahap kedua), dan further downstream (industri cara tahap ketiga atau dengan lazim kita sebut pabrik oleochemical .

“Selain tersebut, manfaat dari PMK 191/2020 tersebut juga menjangkau bervariasi kepentingan lainnya seperti makin tersedianya dana peremajaan kelapa sawit petani; kegiatan penelitian; pendanaan kampanye positif; mengikuti biaya advokasi, ” ungkapnya.

Ia memasukkan, manfaat paling fundamental PMK 191/2020 adalah menjaga harmoni antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya sasaran baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara.

Kedua, PMK 130/2020 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini lebih dikenal dengan tax holiday , dimana relaksasi yang dikasih oleh pemerintah makin diperluas, fasilitas pengurangan PPh nya 100  tergantung besaran investasinya.

Ketiga, PMK 96/2020 tentang Fasilitas Retribusi Penghasilan untuk Penanaman Simpanan Bidang Tertentu dan/atau pada Daerah Tertentu, yang biasa disebut sebagai tax allowance .

Fasilitas ini menyampaikan fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 upah (sebesar 5 persen semasa enam tahun), penyusutan/amortisasi dengan dipercepat atas aktiva tetap, tarif PPh 10 obat jerih atau yang lebih lembut terhadap dividen, dan kompensasi atas kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Keempat yaitu kebijakan harga gas murah yang mendukung daya saing industri oleokimia.   Kebijakan  Permen ESDM Nomor 8 tarikh 2020 tentang Harga Udara Bumi Tertentu Untuk Industri Tertentu Dan Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Serta Permenperin Bagian 18 Tahun 2020 Mengenai Rekomendasi Pengguna Gas Dunia Tertentu.

Taat Rapolo, peraturan pelaksana tersebut sangat berpihak kepada pabrik dan sekaligus implementasi Perpres Nompr 40 tahun 2016 sebagaimana telah diubah pada Perpres Nomor 121 tarikh 2020 tentang Penetapan harga gas tertentu sehingga makna gas di halaman pabrik pengguna sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

“Dengan kebijakan makna gas industri ini, oleh karena itu daya saing global keluaran oleochemical Indonesia semakin luhur di pasar global. Apresiasi kepada pemerintah, dan semua regulasi tersebut diatas tetap sangat mendukung hilirisasi sawit Indonesia, ” jelas Rapolo.

Sebagai bunga, ia mengungkapkan, volume ekspor oleochemical periode Januari kepala Maret 2021 telah lahir sebesar 11, 15 upah menjadi 982 ribu ton dibandingkan periode sama tarikh 2020 berjumlah 883, 5 ribu ton. Karena tersebut, diperlukan iklim usaha dengan kondusif agar industri mulut sawit terus berkontribusi membangun terhadap perekonomian nasional.  

 

Source: republika. co. id