Fraksi PKS memberikan dua catatan terpaut peta jalan pendidikan nasional.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Bagian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Al Muzzammil Yusuf mendesak biar Kementerian Pendidikan dan Kultur (Kemendikbud) mencabut draf Denah Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Fraksi PKS memberikan besar catatan terkait peta timah pendidikan, yaitu catatan teknis dan catatan substansi.

“Catatan teknis, awak ingin mengingatkan pada Kemendikbud untuk merujuk pada UU 15/2019 tentang perubahan UNDANG-UNDANG 12/2011 yaitu Perpres cuma mungkin dimunculkan manakala tersedia perintah UU dan arahan PP. Jika tidak tersedia itu maka Perpres tak bisa dibuat, ” cakap Al Muzzammil dalam interupsinya di rapat paripurna, Senin (8/3).

Kemudian terkait catatan dari bagian substansi, Al Muzammil menilai konsep peta jalan dengan dibuat Kemendikbud tidak sebati namanya. Ia mengatakan pokok peta jalan yang ditata oleh Kemendikbud arahnya sudah tidak bertolak dari konstitusi dan visi konstitusi sama dengan bunyi Pasal 31 (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Contoh yang kami maksudkan adalah ketika Mendikbud menyebutkan dalam peta timah itu profil pelajar Pancasila yang dikutip dari Konstitusi dan UU Sisdiknas hanyalah akhlak mulia dan aspek kecerdasan, ” ucapnya.

“Padahal Undang-Undang Pokok produk reformasi Pasal 31 ayat 3 dan UU 20 2023, jelas sekadar mengutip lengkap amanat konstitusi yang berbunyi, Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak besar dalam rangka mencerdaskan kaum yang diatur dengan UU, ” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR itu berterima kasiih di dalam Komisi X yang telah memberikan masukan dalam rekomendasinya terkait itu. Sejak introduksi dirinya khawatir pembentukan denah jalan pendidikan nasional sudah keluar dari amanah serta semangat konstitusi.

“Oleh karena bertentangan dengan teknis dan kontras dengan substansi, maka melalaikan forum ini kami menodong untuk pimpinan DPR menodong Kemendikbud untuk mencabut peta jalan tersebut, karena dengan teknis tidak diperintahkan sebab UU, bicara substansi kontradiktif dengan konstitusi dan UU Pendidikan Sisdiknas, ” tegasnya.

Source: republika. co. id