Walhi Jatim catat Peningkatan bencana Hidrometeorologi karena aktivitas manusia

REPUBLIKA. CO. ID, S URABAYA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mencatat bencana hidrometeorologi di wilayah setempat terus menyusun setiap tahunnya. Berdasarkan data sebab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 2013-2014 tercatat ada kira-kira 233 bencana. Meningkat setahun lalu menjadi 297 bencana.  

Meningkat lagi dalam 2016 menjadi 404 bencana, morat-marit 434 bencana di 2017, 455 bencana di 2018, dan balik meningkat menjadi 620 bencana di 2019. Manajer Kampanye Walhi Jatim, Wahyu Eka S mengatakan, penambahan risiko kerentanan bencana salah satunya disebabkan oleh perilaku antropogenik. Yakni bahaya yang disebabkan oleh pekerjaan manusia.  

“Salah utama faktor penyumbang perubahan iklim dan kerentanan bencana, memunculkan sebuah keniscayaan bahwa perubahan iklim antropogenik akan meningkatkan beberapa bencana hidrometeorologi serta dampak kesehatan yang terkait, ” ujar Wahyu Eka melalui siaran tertulisnya, Senin (1/2).

Keterangan Global Forest Watch (GFW), sebutan Eka, pada 2001 Jawa Timur memiliki 232. 000 hektar alas primer yang membentang di lebih dari 4, 8 persen umum daratannya. Namun pada 2019, hutan primer di Jawa Timur hilang sekitar 439 hektar setara dengan 255 kt emisi CO₂.  

Tak hanya itu, sebab 2001 hingga 2019 tercatat Jawa Timur telah kehilangan 84. 500 hektar tutupan pohon. Luas tersebut setara dengan penurunan 4, 4 persen tutupan pohon sejak 2000, dan 36, 3 juta ton emisi CO₂.  

Di aplikasi peta milik GFW selalu disebutkan adanya lima daerah teratas yang bertanggung jawab atas 54 persen, dari seluruh kehilangan tutupan pohon antara tahun 2001 serta 2019. Rinciannya yakni Banyuwangi 15. 800 hektar, Jember 12. 200 hektar, Malang 8. 780 hektar, Bondowoso 4. 740 hektar, dan Tulungagung 3. 860 hektar.  

Berdasarkan telaah data itu, Eka menilai, pemerintah terlalu sembarangan dengan tidak melihat faktor kerentanan wilayah dalam menetapkan tata bagian dan sebuah kebijakan. “Penting tampaknya pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Timur untuk membuat kebijakan yang berbasis pada sains serta realitas, ” kata Eka.  

Eka melihat, selama ini permisi tambang dan aneka izin yang tumpang tindih dengan kawasan alas lainnya masih dirasa sangat kekar. Eka merekomendasikan, rencana ulang pengelolaan yang memprioritaskan penyelamatan ruang tumbuh dari pada untuk eksploitasi. Selain itu, ia juga meminta negeri menghentikan izin tambang baik dalam kawasan hutan maupun pesisir Daksina, karena kini mulai marak teristimewa.

“Pemerintah harus bekerja cocok dengan masyarakat, akademisi dan praktisi. Transparan dan demokratis untuk menyiapkan bukti serta mengembangkan strategi buat melindungi wilayah dari kehancuran, tingginya resiko bencana, dan tingginya intimidasi kesehatan dari cuaca ekstrem dan peristiwa iklim, ” kata tempat.  

Eka juga menghakimi tentang manajemen risiko bencana dengan tidak mempertimbangkan perubahan iklim. Real menurutnya itu sangat penting buat mengurangi risiko bencana jangka lama.

Source: republika. co. id